Pandemi virus corona di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga kepada ekonomi. Banyak pekerja yang harus dirumahkan, bahkan di-PHK oleh perusahaan karena terdampak pandemi virus corona.
Terkait hal ini, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, menyayangkan pemerintah yang malah membuka ruang investasi bagi pekerja asing yang kebanyakan berasal dari China.
Desmond menilai pemerintah bukannya membantu masyarakat, malah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan kartu prakerja yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha.
“Negara diharapkan betul-betul hadir sebagai pelayan bagi rakyatnya sesuai dengan tujuan didirikannya negara Indonesia. Tidak seperti sekarang di mana negara seolah-olah menampilkan dirinya seperti sektor swasta yang sedang berbisnis dengan rakyatnya,” kata Desmond, Selasa (19/5).
“Pengangguran melonjak akibat PHK besar-besar, bantuan sosial tidak tepat sasaran, kenaikan iuran BPJS dan kebijakan lainnya yang tidak relevan dengan apa yang diinginkan rakyat, misalnya Kartu Prakerja yang justru hanya memperkaya segelintir pengusaha,” imbuh Desmond.
Menurut Desmond, saat ini negara tidak lagi menjadi pelindung utama bagi rakyat. Dia mengatakan, negara telah kehilangan watak publiknya sehingga yang dipentingkan hanya pemilik modal karena dianggap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada faktanya entah untuk kepentingan siapa.
“Ke depan negara perlu membangun kemandirian ekonomi kerakyatan sambil berupaya melepaskan ketergantungan diri dari sektor swasta, terutama swasta asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.”
“Kita perlu membangun ekonomi sektor publik yang kuat, di mana berbagai macam unit ekonomi berada di bawah kepemilikan negara sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945,” jelas Desmond.
Desmond menjelaskan, dengan ekonomi sektor publik yang kuat, kontrol atas ekonomi berada di tangan masyarakat melalui negara. Kesejahteraan buruh dan rakyat Indonesia akan bisa diwujudkan sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila yakni Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Negaralah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan kaum buruh, maka negara seharusnya ikut memaksa pengusaha agar tidak mempraktekkan rejim upah murah yang selama ini dipraktekkannya.”
“Dan ditambah PHK tanpa tunjungan pesangon yang menjadi hak setiap pekerja agar tidak pernah terjadi lagi,” tutupnya. {kumparan}
