Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sibolangit, Deli Serdang, dengan secepat kilat memilih Moeldoko sebagai ketua umum (ketum). KLB dilaporkan hanya membutuhkan waktu lima menit untuk memilih ketum.
“KLB ini tampaknya memang dirancang hanya untuk memilih Moeldoko sebagai ketum. Sebab, di lokasi KLB hanya terlihat manusia menggunakan kaos Demokrat bergambar Moeldoko,” ungkap pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonusa Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Jumat, 6 Maret 2021.
KLB Deli Serdang, kata dia, ingin menggusur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari ketum dengan cara kasar dan tak bermoral.
Sementara para Inisiator KLB berlindung dibalik kekuasaan sehingga tanpa izin dari Polri dan Satgas Covid-19, dengan mulus mengantarkan Moeldoko yang tidak memiliki KTA Demokrat jadi ketum.
Moeldoko pun tanpa malu menerima pilihan peserta KLB yang asal usulnya tidak jelas. Mayoritas yang memilih Moeldoko tak memiliki hak suara.
KLB di Sibolangit sungguh-sungguh mempertontonkan demokrasi palsu. Semua direkayasa hanya untuk mengantar Moeldoko sebagai ketum.
“Jadi, keterlibatan eksternal begitu terang benderang dalam KLB di Sibolangit. Alibi pemerintah tidak dapat mencampuri urusan internal Partai Demokrat menjadi tidak beralasan,” jelasnya.
KLB ilegal ini juga menjadi catatan hitam bagi perkembangan partai politik di Indonesia karena siapa saja bisa melaksanakan KLB untuk menggusur ketum yang tidak disukai.
Menurut Jamiluddin, praktik seperti ini merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah. Partai politik akan dengan mudah digoyang dengan alibi KLB dengan dukungan kekuasaan.
Pegiat demokrasi sudah pasti melihat KLB ilegal ini sebagai ancaman. Para petualang politik yang bersembunyi dibalik kekuasaan seharusnya dilawan agar KLB ilegal tak terulang lagi.
“[…] Masyarakat akan mem-persepsi keterlibatan Istana dalam mengantarkan Moeldoko menjadi ketum hasil KLB yang ilegal,” ujarnya.
Sementara Menteri Hukum dan HAM juga harus taat aturan dengan melihat keabsahan KLM di Sibolangit berdasarkan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat.
“Kepentingan politik harus ditanggalkan. Hanya dengan cara itu, pemerintah benar-benar netral dalam menilai hasil KLB ilegal tersebut,” pungkasnya. {pikiranrakyat}
