Di tengah kemajuan teknologi digital, pemerintah berencana menggantikan posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tenaga kerja robot. Hal ini untuk mengurangi beban negara yang selama ini cukup besar untuk membiayai PNS.
Ada beberapa jabatan di pegawai pemerintah yang dinilai bisa digantikan dengan robot. Misalnya pengurusan administrasi pembuatan KTP dan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Samsat.
Akademisi dan Praktisi dari Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, dengan perubahan ini maka nantinya masyarakat tidak perlu datang ke lokasi untuk mengurus dokumen. Artinya, tak perlu lagi fotocopy berkas seperti KTP dan syarat lainnya.
“Ya seharusnya begitu (nggak perlu lagi fotocopy KTP),” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (29/11/2021).
Menurutnya, hal ini juga bisa mengurangi perbuatan pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oleh oknum PNS yang berada di bagian pembuatan KTP hingga Samsat. Ataupun yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat lainnya seringkali melakukan pungli.
“Jika pekerjaan yang interaktif dengan rakyat bisa diganti teknologi, selain membuat rakyat puas juga bisa berantas pungli dan korupsi,” kata dia.
Namun, rencana itu memang tak mudah dilakukan karena ada saja oknum yang akan menghambat perbaikan tersebut.
“Tapi ada oknum yang menghambat. Misalnya mengurus izin secara online direspon lama sehingga masyarakat memilih untuk datang langsung,” jelasnya.
Sehingga ia berharap perubahan ini disejalankan dengan perbaikan regulasi dan pemantauan yang ketat langsung oleh menteri terkait dan kepolisian. Dimana para menteri harus sering melakukan tinjauan lapangan.
“Tapi syaratnya regulasi harus disederhanakan, Menteri dan Polisi harus rajin sidak, dan bupati/walikotanya mau memimpin perubahan,” pungkasnya. {cnbc}
