Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan bisa dimulai tahun ini. Pembahasan regulasinya pun dipercepat.
Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN diharapkan selesai dibahas di pekan ini sehingga bisa langsung disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Rencananya pengesahan dilakukan Selasa (18/1/2022).
Salah satu yang selama ini jadi pembahasan RUU adalah anggaran untuk membangun IKN. Pemerintah berkali-kali menekankan bahwa anggarannya tak akan membebani APBN dan lebih mengandalkan sektor swasta dan lainnya.
Namun, saat ini pembangunan IKN terungkap mayoritas menggunakan APBN. Dalam website IKN yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (17/1/2022) tertulis pendanaan IKN sebesar 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta dan BUMN.
Artinya, skema yang sebelumnya dipaparkan pemerintah berubah total. Sebelumnya pemerintah hanya berencana menggunakan anggaran APBN sebesar 19,2% dari total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.
Berikut rincian anggaran IKN yang sebelumnya dirilis pemerintah:
1. Melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun
2. Melalui Swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun
3. Melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun
Sebelumnya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbuka dalam pembiayaan pembangunan untuk tenor jangka panjang.
“Yang sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada, sehingga kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku tetapi memberikan juga jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang,” ujarnya dalam rapat kerja di Gedung DPR, pekan lalu.
Hal ini juga turut menghindari pembangunan berhenti di tengah jalan. Proyek pembangunan dan pemindahan memang dimulai dalam waktu dekat, namun untuk keseluruhan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun.
“Bagaimana untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaan ada. Itu lah kenapa yang dibuka bukan hanya APBN, yang dibuka di sana adalah skema-skema pembiayaan,” jelasnya. {cnbc}
