Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pemberian porsi sebanyak 3 persen dari total Dana Desa yang diperoleh setiap desa untuk digunakan sebagai biaya operasional kepala desa atau kades.
Jokowi mengaku sebelumnya Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Surtawijaya sempat meminta porsi 4 sampai 5 persen dari total anggaran untuk biaya operasional kades.
Namun, Jokowi menolaknya dan hanya menyepakati 3 persen. Jokowi baru akan mengabulkan permintaan Surtawijaya pada tahun berikutnya.
Demikian Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang dihadiri sekitar 15 ribu kepala desa se-Indonesia.
“Pak Surta minta ‘Pak Presiden, kalau bisa ya 4-5 persen dari total anggaran (untuk biaya operasional). Saya katakan ‘Ndak, ndak, ndak’,” kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2022) kemarin.
“Untuk yang pertama ya saya berikan 3 persen. Nanti tahun berikut bisa ke 4-5 persen. Ini tolong dicatat.”
Jokowi mengungkapkan alasannya menyetujui biaya operasional 3 persen dari total dana desa yang diterima karena para kepala desa sudah mendapat dana operasional dari kabupaten.
“Bapak ibu semua kan juga sudah dapat dari pemerintah kabupaten, iya kan? Ada khusus dana operasional dana desa,” ujar Jokowi.
“Tapi saya menyadari betul kerja keras bapak ibu sekalian karena hasilnya tadi sudah disampaikan Pak Tito, jadi jalan desa, embung, jembatan semua jelas konkrit, fisik ada.”
Presiden Jokowi pun mengapresiasi desa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi baik di desa maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jalan desa 227.000 kilometer jalan desa ada yang tidak percaya. ‘Pak 227.000 kilometer itu panjang sekali loh?’ Ya saya jawab ‘Ya panjang tapi masih sedikit’,” tutur Jokowi.
“Karena kalau dibagi dengan jumlah desa di negara kita 74.900 artinya itu baru 3 km per desa kira-kira. Iya ndak? Kan biasa dalam 1 desa ada penambahan jalan 3 kilo itu pun sebuah penambahan yang besar menurut saya, itu pun masih ada yang sanksi.”
Presiden Jokowi berpesan, saat kepala desa melakukan pembangunan fisik ataupun nonfisik di desanya agar menggunakan bahan-bahan material dari desa.
“Paling jauh itu dari kecamatan. Mau beli semen, beli di desa, mau beli beli batu bata, beli di desa kita sendiri supaya uang berputar terus di desa kita,” ucap Jokowi.
“Paling jauh di kecamatan. Jangan sampai uang kembali ke kota apalagi ke Jakarta, hati-hati, kembali lagi ke sini hati-hati.”
Jokowi menambahkan pemerintah sudah mengucurkan total Rp468 triliun dana desa sejak 2015. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut pemberian dana desa merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia karena sebelumnya belum pernah ada.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku sebenarnya bila tidak ada pandemi COVID-19, pemerintah ingin menambah anggaran desa.
“Tapi Tuhan belum mengizinkan karena uang yang dipakai untuk COVID-19 pada 2020 itu Rp690 triliun gede sekali, pada 2021 mencapai Rp740 triliun, gede banget,” kata Jokowi.
“Sehingga dana seluruh kementerian juga kita potong kemudian dana desa sedikit kita potong, sedikit loh, tidak banyak, tahun depan Insya Allah dikembalikan atau dinaikkan lagi.”
Setelah permintaan biaya operasional dikabulkan Jokowi, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya saat dijumpai media usai acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022.
“Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan,” ujar Surtawijaya.
Surta menjelaskan, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa. Itu artinya, kata dia, kepala negara peduli dengan desa.
“Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi tiga periode. Lanjutkan,” ujar Surta.
Surtawijaya pun mengungkapkan, sedianya dukungan itu akan dideklarasikan pada Selasa kemarin. Akan tetapi rencana itu dilarang oleh para menteri yang hadir dan pasukan pengamanan presiden (paspampres).
“Tadinya mau hari ini. Dilarang sama semua. Saya capek dilarang sana-sini. Tapi saya maklum. Paspampres lebih parah saya di depan (dibilang), ‘Jangan cerita ini’. Saya capek,” kata Surta. {kompas}
