Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berencana memberikan bantuan untuk para pelaku industri wisata yang terdampak wabah COVID-19.
Bantuan yang diberikan antara lain; keringanan pembayaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, utilitas, retribusi oleh pemda, relaksasi pinjaman bank, serta pemberian kartu pra kerja.
Sehubungan dengan hal itu, wakil ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan, pengembangan basis data yang akurat merupakan kunci keberhasilan program ini.
“Data nasional harus terbangun secara detail, by name by address siapa yang akan diusulkan menjadi penerima jaring pengaman,” ujarnya.
Untuk itu, Politisi perempuan asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini berharap pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan.
“Sebaiknya dinas pariwisata, dinas sosial, dan dinas ketenagakerjaan di daerah ikut secara gencar mendata, lalu data tersebut disetorkan ke pemerintah pusat. Hal ini agar basis data selalu update, karena pemda yang paling tahu keadaan di lapangan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kesejahteraan Rakyat ini juga menyarankan pemerintah membuka pendaftaran secara online.
“Jadi masyarakat yang memang merasa memerlukan bantuan tapi belum masuk ke database, bisa mendaftarkan dirinya secara mandiri. Sejauh ini baru kartu pra-kerja yang ada. Namun demikian, pemerintah pusat maupun daerah harus dapat memverifikasi data, untuk memastikan kebenaran data yang diinput,” paparnya.
Hetifah berharap, program ini juga dapat menyentuh lapisan masyarakat terbawah yang memiliki akses teknologi dan informasi yang terbatas.
“Setiap wilayah harus ada PIC-nya, yang secara aktif menyisir daerahnya untuk mencari mereka-mereka yang memang membutuhkan. Termasuk juga pekerja informal seperti penjual cindera mata, pemandu wisata, serta penyedia transportasi lokal. Jangan sampai dilupakan karena mereka juga terdampak dan sangat membutuhkan.” pungkasnya.
