Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya pertemuan politik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terjadi. Pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi pasca-Lebaran, namun juga momentum politik strategis yang membahas arah masa depan pemerintahan, khususnya keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam formasi dan dinamika Kabinet Merah Putih yang akan dibentuk Prabowo.
Salah satu tokoh senior PDI Perjuangan yang dikenal dekat dengan almarhum Taufik Kiemas, Beathor Suryadi, memberikan penjelasan bahwa pertemuan ini memiliki makna lebih dari sekadar halal bihalal. “Sudah begitu lama tertundanya pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Satu di antara penyebab utamanya tentu menyangkut materi pertemuan tersebut,” kata Beathor dalam pernyataannya kepada Radar Aktual, Rabu (9/4).
Menurutnya, pertemuan itu akan menjadi hambar jika hanya dibingkai dalam nuansa silaturahmi tanpa menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang sedang menjadi perhatian elite dan akar rumput partai. “Selain berhalal bihalal, mereka membahas tentang cawe-cawe Jokowi di dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih-nya Prabowo. Tanpa membahas hal tersebut, maka pertemuan yang sudah lama tertunda itu akan tetap menjadi hambar,” ujar Beathor.
Isu mengenai ‘cawe-cawe’ atau keterlibatan aktif Presiden Joko Widodo dalam formasi kabinet Prabowo Subianto telah menjadi perbincangan hangat sejak Pemilu berakhir. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang kalah dalam kontestasi, memiliki kekhawatiran akan posisi politik Jokowi tetap ingin memengaruhi kekuasaan eksekutif berikutnya.
Megawati, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDIP sekaligus tokoh sentral dalam politik Indonesia, disebut menyoroti secara khusus bagaimana mantan Presiden Jokowi berperan dalam penyusunan kabinet. Beathor menilai bahwa Megawati tentu tidak bisa membiarkan Jokowi memainkan peran ganda.
“Pertemuan ini bisa menjadi titik terang atau justru titik tarik-menarik kekuasaan antara Megawati dan Jokowi. Apakah Jokowi akan dibiarkan oleh Prabowo menyusun kabinet, atau Megawati akan menawarkan kader PDIP untuk tetap menjaga arah ideologis pemerintahan,” imbuh Beathor.
Pertemuan ini juga memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan bergabungnya PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun sumber internal menyebut bahwa Megawati belum sepenuhnya condong untuk masuk ke dalam kabinet, kecuali jika ada jaminan tentang arah pemerintahan yang sejalan dengan visi nasionalisme kerakyatan yang selama ini diusung PDIP.
Prabowo, yang selama ini dikenal pragmatis dan terbuka terhadap berbagai kekuatan politik, diperkirakan tengah menakar sejauh mana keterlibatan Jokowi bisa tetap dijaga tanpa merusak relasi dengan Megawati. Hal ini menjadi ujian awal kepemimpinan Prabowo sebelum resmi dilantik sebagai presiden.
Beathor Suryadi juga menegaskan bahwa politik rekonsiliasi hanya bisa terjadi bila ada kejelasan posisi masing-masing tokoh dalam konstelasi kekuasaan. “Tanpa ketegasan posisi, rekonsiliasi hanya akan menjadi kosmetik. Rakyat bisa melihat mana yang tulus, mana yang oportunis,” tegasnya.