Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mendukung kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah.
Menurutnya, hal ini jadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan gizi anak, khususnya peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama, seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan.
Singgih menjelaskan, masa libur sekolah justru merupakan periode yang rawan terjadi penurunan asupan gizi, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi.
Karena itu, penyediaan menu MBG berupa satu paket siap santap dari dapur SPPG serta dua paket MBG kemasan yang dapat dibawa pulang merupakan bentuk kehadiran negara yang patut diapresiasi.
“Keberlanjutan MBG selama libur sekolah adalah bukti bahwa negara tidak boleh libur dalam melindungi hak dasar anak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang layak. Ini sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen nasional menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Singgih kepada wartawan, Senin (22/12/2025)
Ia menambahkan, berbagai data menunjukkan masalah gizi masih menjadi tantangan serius nasional. Prevalensi stunting anak Indonesia memang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih berada pada angka yang memerlukan intervensi berkelanjutan dan terintegrasi.
Dalam konteks tersebut, Singgih menekankan pentingnya akselerasi implementasi MBG di madrasah dan pesantren. Menurut pihaknya di komisi VIII, pesantren sebagai ekosistem strategis pembinaan generasi bangsa.
Dengan jumlah santri yang mencapai jutaan dan mayoritas tinggal di asrama, pesantren memiliki kebutuhan gizi yang spesifik dan berkelanjutan.
“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan sumber daya manusia. Program MBG harus dirancang adaptif untuk pesantren, baik dari sisi menu, sistem distribusi, maupun pengelolaan dapur sehat berbasis pesantren,” ujarnya.
Untuk mendorong penguatan implementasi program MBG khususnya di lingkungan madrasah dan pesantren, ia menyarankan perlunya ada sinergi dan integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BGN dengan Kementerian Agama dalam memetakan dan mengintegrasikan data data penerima MBG secara lebih akurat.
Dengan kolaborasi semua pihak, program ini akan berkontribusi besar dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.
“Kami di Komisi VIII akan terus mengawal agar anggaran dan pelaksanaan MBG ini tepat sasaran. Semangatnya satu, tidak boleh ada anak atau santri yang tertinggal dalam mendapatkan akses gizi berkualitas,” pungkas Singgih.(Sumber)
